Sinergi KPPU KPD Medan dengan Media di Sumatera Barat

Sinergi KPPU KPD Medan dengan Media di Sumatera BaratIMG_20161110_191521


Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Medan menggandeng media massa di Sumatera Barat terutama di Kota Padang, untuk ikut mengawasi persaingan usaha tak sehat di wilayah ini dan memberikan gambaran tentang UU No.5 Tahun 1999. Selain itu juga agar kehadiran lembaga KPPU lebih dirasakan oleh masyarakat Kota Padang. Hal ini terungkap dalam acara Forum Jurnalis se-Sumbar dengan tema Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha di Indonesia yang digelar di Grand Zuri Padang, Senin (31/10/2016).
Diskusi Forum Jurnalis se wilayah Sumbar dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Daerah Medan, Abdul Hakim Pasaribu dan Kabag Pencegahan KPPU KPD Medan Maryunani S. Hapsari serta diikuti sekitar 30-an peserta wartawan media cetak dan elektronik serta media online.
Dalam penjelasannya, Kepala KPD Medan mengatakan bahwa sampai November 2016 KPD Medan telah menerima 29 laporan masuk dan hanya 2 laporan dari Sumatera Barat. Selain itu, pada tahun yang 2016, KPPU telah menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait pemanfaatan asset Sumbar Milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bahwa sejak tahun 2007 kendaraan-kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat wajib service ke bengkel PT. Dinamika Jaya Sumbar (BUMD), dalam saran dan pertimbangan KPPU menyampaikan bahwa, kebijakan Pemerintah Sumatera Barat tersebut berpotensi membatasi pilihan konsumen, tidak ada pilihan buat aparat pemerintah dan menghambat pelaku usaha bengkel milik swasta untuk memberikan jasa yang kompetitif, kwalitas dan pelayanan terbaik pada SKPD di Provinsi Sumatera Barat, jangan sampai ada hak khusus yang diberikan Pemerintah kepada BUMD, tambahnya.
Selanjutnya, Hakim juga menyampaikan bahwa dalam berbagai kesempatan sering masyarakat menganggap bahwa setiap isu merupakan isu persaingan usaha dan mempertanyakan dimana posisi KPPU terhadap kasus tertentu, kenapa tidak ditindaklanjuti oleh KPPU. Kami ingin memberikan batasan bahwa terdapat perbedaan antara perlindungan konsumen dengan pengawasan persaingan. KPPU diberikan mandat untuk mengatur bagaimana hubungan antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha lain/pesaing/pihak lain yang hubungan pelaku usaha ini berdampak kepada kepentingan konsumen, pada saat yang bersamaan ada UU yang lahir yaitu UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tidak semua permasalahan yang terjadi di dunia usaha menjadi ranahnya KPPU.
Harapan kami ke depan, media di Sumatera Barat dapat memilah isu atau informasi yang menjadi kewenangan KPPU dan media tetap berkoordinasi dan menyampaikan isu-isu persaingan usaha tidak sehat yang ada di Sumatera Barat ke Kantor Perwakilan Daerah Medan.