TOT Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Se-Sumatera Barat

IMG_20161110_191521

TOT Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Se-Sumatera Barat
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pusat menggelar TOT daftar periksa kebijakan persaingan di wilayah kerja KPPU Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Medan dalam kegiatan implementasi daftar periksa kebijakan persaingan usaha yang dihadiri Kepala SKPD dan Kabag Hukum dan Ekonomi se-Sumatera Barat di Hotel Mercure Jumat (11/10/2016).
Ketua KPPU RI Syarkawi Rauf mengatakan, bahwa KPPU sedang fokus pada advokasi kebijakan dengan berupaya mengembangkan sebuah instrument yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi sejak dini, substansi pengaturan kebijakan yang bersinggungan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sesuai dengan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan dan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Daftar Periksa Kebijakan Persaingan (competition checklist KPPU) ini dapat memudahkan Kepala SKPD masing-masing daerah dalam menilai regulasi-regulasi yang disusun maupun yang telah tersedia agar tidak melanggar UU No.5 Tahun 1999, jangan sampai regulasi yang muncul justru anti persaingan dan berdampak kepada persaingan usaha yang tidak sehat.
Competition checklist ini sangat penting sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi kebijakan SKPD sehingga kebijakan dilahirkan tidak melanggar UU persaingan usaha yang sehat ,ā€¯ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Sumbar mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting bagi seluruh SKPD yang hadir dalam kegiatan TOT tentang bagaimana sebuah tender itu dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan secara fair, si pemilik proyek tidak membuat spesifikasi persyaratan yang dibuat-buat yang hanya bisa dipenuhi oleh perusahan tertentu atau berusaha untuk memenangkan perusahaan tertentu, dimana hal ini tidak akan mendorong kompetisi yang lebih efisien dan inovatif.
Selanjutnya, dengan kehadiran KPPU dan UU No.5 Tahun 1999 ekonomi di Sumatera Barat akan jauh lebih baik, diharapkan kepada para SKPD yang hadir dapat menjadi personel yang mampu menggunakan competition checklist dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, pungkas Ali Asmar.