Asisten III Pemko Binjai Terima Kunjungan KPD Medan

IMG-20170329-WA0008

Asisten III Pemko Binjai Terima Kunjungan KPD Medan

Bertempat di Kantor Walikota Binjai Kepala KPPU KPD Medan Abdul Hakim Pasaribu yang didampingi Kabag Pencegahan Ridho Pamungkas beserta staf telah melakukan audiensi dengan Pemerintah Daerah Kota Binjai, yang dalam kesempatan tersebut diterima dengan sangat baik oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum dr. Tengku Amri Fadli M.Kes didampingi bagian ULP Kawaruddin dan Erwin.
Mengawali pertemuan, Abdul Hakim menyampaikan Pemko Binjai merupakan salah satu wilayah kerja KPPU KPD Medan di Sumatera Utara yang cukup dekat, namun baru kali ini berkesempatan melakukan kunjungan sejak tahun 2014. Keberadaan KPPU sebagai pelaksana UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan dan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih belum banyak diketahui oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini merupakan mitra dari KPPU. Dalam melaksanakan kewenangannya, KPPU mempunyai 2 (dua) tugas pokok yaitu Penegakan Hukum Persaingan Usaha dan pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah atas kebijakan dalam bidang ekonomi yang tidak selaras dengan persaingan usaha dan Evaluasi Kebijakan. Disampaing itu juga KPPU mengemban tugas yang baru yaitu sebagai Pengawas pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha yang besar dan yang kecil berdasarkan PP No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No.28 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Selanjutnya, Kepala KPD Medan menambahkan bahwa kewenangan KPPU yang cukup luas termasuk juga menangani kasus pengadaan barang dan jasa, secara nasional perkara persekongkolan tender dalam pengadan barang dan jasa berkisar 70 % dan regional Sumut hampir 85%, banyaknya laporan terkait pengadaan barang dan jasa sifatnya lebih kearah korupsi dan kolusi, namun ada juga aspek persaingan usaha. Untuk itu KPPU hadir dengan mengedepankan pencegahan dimana kita dapat berkoordinasi dalam aspek pencegahan. KPPU dapat memberikan pedoman-pedoman dari pengalaman penanganan perkara pengadaan barang dan jasa agar Pokja dapat mengidentifikasi pengaturan-pengaturan horizontal dan Pokja dapat terhindar dari jeratan proses penegakan hukum di KPPU.
Menanggapi hal tersebut, Asisten III menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Pemko Binjai terutama pelaksana anggaran bekerja dengan professional dan transparan, mudahnya LSM membuat laporan-laporan kepada lembaga sejenis membuat PPK dan Pokja-Pokja ketakutan dan mengundurkan diri tidak mau lagi melakukan pekerjaannya. “Dukungan kami untuk KPPU, KPPU juga dapat menyampaikan aspirasi kami di tingkat Nasional, dengan munculnya lembaga-lembaga baru jangan sampai menimbulkan masalah dan pola korupsi yang baru,” ujarnya.