Wakil Bupati Simalungun Terima Audiensi KPD Medan

IMG-20170406-WA0000

Wakil Bupati Simalungun Terima Audiensi KPD Medan

Dalam rangka meningkatkan kerjasama kelembagaan, tim KPPU KPD Medan yang dipimpin Kepala Kantor Abdul Hakim Pasaribu melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Kunjungan diterima oleh Wakil Bupati Simalungun Amran Sinaga yang didampingi Ruslan Sitepu Asisten Pembangunan dan Perekonomian, T. Limbong Disperindag Pemkab Simalungun, Franky J. Kabag Hukum dan Sudiman Sinaga Kepala Bagian ULP.
Hakim menyampaikan bahwa pemerintah daerah merupakan mitra KPPU dengan tugas dan fungsi melakukan penegakan hukum persaingan usaha apabila ada pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat dan daerah, merger dan akuisisi serta pengawasan kemitraan. Dari statistik penanganan perkara di wilayah kerja KPD Medan didominasi pelanggaran pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 tentang persekongkolan tender, hal ini karena ketidaktahuan pelaksana anggaran tentang keberadaan UU No.5 Tahun 1999, ketidaktahuan ini kita manfaatkan dengan melakukan sosialiasi dan program lainnya kepada SKPD dan para pelaksana anggaran di daerah supaya terhindar dari jeratan hukum UU No.5 Tahun 1999.
Selain itu, tambah Hakim, terkait tugas pengawasan kemitraan, KPPU melakukan pengawasan kepada para pelaku usaha besar dan kecil, bagaimana daya tawar yang besar dan kecil berjalan dengan seimbang, namun kami tidak dapat berjalan sendiri, dengan data-data/informasi pelaku usaha besar dan kecil yang telah bermitra dengan perjanjian dari dinas terkait, KPPU dapat melakukan pengawasan.
Hakim menambahkan bahwa, untuk saat ini KPPU fokus untuk memetakan pelaku usaha besar yang memiliki kecenderungan mengatur harga dan pengaturan pasokan, fenomena menaikkan harga sesuka hati yang merugikan konsumen terutama menjelang hari besar bulan Ramadhan dan Lebaran.
Di kesempatan yang sama, Amran Sinaga menyampaikan dukungannnya kepada KPPU, khususnya jika KPPU bersedia membantu mengatur pasar modern yang memang belum terlalu menjamur di Pemkab Simalungun, selain ijin yang dikeluarkan mendapat manfaat kepada masyarakat, ada point-point penting yang harus dibuat antara lain mewajibkan adanya pojok UMKM/keunggulan lokal misalnya Kopi Arabika Sumatra Simalungun serta pengaturan zonasi dan pengaturan jam buka. “Kita harus siap melindungi pasar tradisional atau toko kelontong dengan perangkat kebijakan yang pro persaingan yang sehat yang merupakan ranahnya pemerintah daerah.”ujarnya.