KPPU Medan dan BPK Sumatera Barat Sepakat Awasi Persekongkolan Tender

KPD Medan dengan BPK Sumbar

KPPU Medan dan BPK Sumatera Barat Sepakat Awasi Persekongkolan Tender

Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Medan Abdul Hakim Pasaribu melaksanakan audiensi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Rabu (7/6). Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara KPPU dan BPK. Kepala KPD Medan menyebutkan, kesepakatan bersama antara KPPU dan BPK meliputi pertukaran informasi, penggunaan tenaga ahli, pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi dan pengembangan sistem informasi. Tim dari KPPU KPD Medan diterima langsung Kepala BPK RI Sumatera Barat Dra. Eliza MM, Ak, CA beserta jajarannya.
Dalam diskusi singkat tersebut, Kepala KPD Medan menyampaikan, tugas utama KPPU yaitu penegakan hukum persaingan usaha apabila ada pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tidak selaras dengan persaingan usaha yang sehat, penilaian merger dan akuisisi serta pengawasan kemitraan. Beliau juga mengungkapkan bahwa sekitar 75% perkara yang ditangani oleh KPPU Medan masih terkait dengan persekongkolan tender baik horizontal maupun vertikal, sampai dengan Mei 2017 laporan yang masuk ke KPPU Medan dari Sumatera Utara sebanyak 3 laporan, Sumatera Barat 4 laporan. “Biasanya laporan yang masuk didominasi terkait tender, baik APBN maupun APBD” ujar Hakim.
Harapan kami ke depan, BPK dan KPPU Medan dapat bersinergi, dimana BPK sebagai lembaga pengawas APBN dan atau APBD, apabila dari hasil auditnya ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999 dapat disampaikan ke KPPU dan akan ditindaklanjuti KPPU, dengan adanya kerjasama ini diharapkan proses penanganan perkara di KPPU semakin baik dengan memanfaatkan hasil pemeriksaan dari BPK.
Sementara itu Kepala BPK Sumatera Barat menyampaikan, dalam menjalankan tugas pemeriksaan yang dilakukan BPK sering menemukan indikasi kolusi antara sesama peserta pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Indikasi kolusi yang merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat tersebut di luar lingkup kewenangan BPK. BPK sebagai lembaga negara ingin menciptakan peran dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat akan memberikan dukungan kepada KPPU, dengan adanya kerjasama ini tentunya dapat menunjang tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat dan meminimalisir perilaku kolusif dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah.