Pembekalan Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha

IMG-20170727-WA0021

Pembekalan Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha

Dalam rangka implementasi Daftar Periksa Kebijakan Persaingan (competition checklist) KPPU Kantor Perwakilan Daerah Medan melaksanakan Pembekalan Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat Kamis, (28/7) di Grand Inna Padang. Pembekalan dihadiri Komisioner Saidah Sakwan M.A. dan Abdul Hakim Pasaribu selaku Kepala KPD Medan dengan peserta pembekalan yang terdiri dari Biro Perekonomian Provinsi Sumbar, Kepala Bidang Hukum dan Kepala Bidang Ekonomi dari seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
Dalam sambutan pembuka, Saidah Sakwan M.A. menyampaikan bahwa kebijakan persaingan merupakan domain Pemerintah khususnya regulator. “Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi KPPU untuk saat ini yaitu meningkatkan pemahaman pengambil kebijakan tentang pentingnya internalisasi nilai-nilai dan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam proses pengambilan kebijakan khususnya dalam bidang ekonomi”. Perlu membangun kesadaran bersama untuk semua pengambil kebijakan di semua level, mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Kabupaten/Kota, tambahnya.
Selanjutnya, Kepala KPD Medan dalam pemaparannya menyampaikan implementasi prinsip persaingan usaha yang sehat dalam proses pengambilan kebijakan bukan perkara mudah, diusia KPPU yang sudah 17 tahun KPPU banyak menangani perkara-perkara yang bersumber dari kebijakan Pemerintah yang tidak pro persaingan sehat, namun demikian, telah terjadi pertumbuhan di beberapa sektor seperti sektor transportasi udara dan telekomunikasi sebagai implikasi penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat.
Harapan kami ke depan, Pemerintah Kabupaten/Kota yang hadir dalam kegiatan pembekalan segera menerapkan daftar periksa kebijakan persaingan di daerahnya masing-masing sehingga terjadi efisiensi dalam sektor ekonomi, lahirnya pelaku usaha baru di setiap sektor strategis dan KPPU KPD Medan membuka ruang untuk berkonsultasi dan diskusi secara intensif apabila Pemerintah Kabupaten/Kota akan merancang atau mereview kebijakan pergub, perbud/perwali dan perda agar sejalan dengan UU No.5 Tahun 1999.