Kunjungan Kazuhira Nakasato dari JFTC (Japan Fair Trade Commission)

IMG-20170802-WA0014 (1)Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas penegakan hukum persaingan usaha, KPPU KPD Medan menerima kunjungan technical assistance dari JFTC (Japan Fair Trade Commission) Kazuhira Nakasato yang diterima dengan baik oleh Kepala Kantor Perwakilan Daerah Medan Abdul Hakim Pasaribu (21/7) di kantor KPPU Jl. Gatot Subroto No.148 Medan yang juga dihadiri Investigator serta staf KPPU KPD Medan.
Kunjungan perwakilan dari JFTC bertujuan untuk meningkatkan dan menambah wawasan, informasi dan pengetahuan terkait recent issues concerning investigation of competition law cases. Tugas JFTC sebagai lembaga pengawas pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli di Jepang yaitu penyelidikan terhadap adanya pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat, menetapkan hukuman dan denda sampai dengan penghentian kegiatan yang dianggap melanggar UU Monopoli di Jepang. JFTC memiliki 8 (delapan) kantor perwakilan daerah. Pada dasarnya kantor perwakilan di daerah memiliki fungsi yang sama dengan kantor pusat. Dalam hal menangani sebuah kasus, harus ada kerjasama antara kantor perwakilan daerah dan pusat. Fungsi kantor perwakilan daerah lebih kepada edukasi publik/konsultasi terkait hukum persaingan usaha kepada masyarakat, bagaimanapun dengan keterbatasan sumber daya di kantor perwakilan daerah, staf harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai hukum persaingan usaha.
Dalam pertemuan dengan JFTC, beberapa hal yang mengemuka dalam sesi diskusi yakni perbedaan tata cara penyelesaian perkara, kewenangan dan tugas pada tiap-tiap komisi serta penggunaan pembuktian dalam suatu kasus. Di JFTC, putusan yang dihasilkan JFTC dapat dimintakan banding bukan ke Pengadilan Negeri melainkan ke Pengadilan Tinggi dan apabila putusan JFTC dianggap kurang bukti-bukti maka Pengadilan dapat membatalkan putusan JFTC. JFTC dapat melakukan penggeledahan dengan surat izin dari Pengadilan ke tempat-tempat bisnis pelaku usaha untuk menggeledah dokumen-dokumen bisnis bahkan dalam penyelidikan kasus kartel JFTC dapat melakukan penyelidikan secara mendadak di tempat-tempat pelaku usaha dan dapat memaksa pelaku usaha untuk memberikan dokumen yang relevan.
Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia sebagai pelaksana UU No.5 Tahun 1999 tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan dan upaya paksa untuk menghadirkan para pihak. KPPU hanya dapat meminta bantuan pendampingan Kepolisian untuk menghadirkan para pihak yang tidak kooperatif.
Mengakhiri pertemuan dengan Kazuhira Nakasato, selanjutnya untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan penegakan hukum persaingan usaha di JFTC, peserta diskusi dapat mengirimkan e-mail kepada Kazuhira Nakazato (Investigation Supervisor, Chubu Office)