Advokasi Dalam Rangka Membangun Sinergitas KPD Medan Dengan Pemko Binjai

Kepala KPPU Kantor Perwakilan Daerah Medan (29/8) melakukan advokasi dan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota Binjai yang dihadiri langsung Sekda Pemko Binjai M. Mafullah P. Daulay S.STP.M.AP dan OPD Pemko Binjai.
Dalam kunjungannya, Kepala KPD Medan menyampaikan tugas dan fungsi KPPU dari mulai menerima laporan dugaan pelanggaran UU No.5 Tahun 1999, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah, merger dan akuisisi serta pengawasan kemitraan. KPPU KPD Medan dengan wilayah kerja Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Provinsi Aceh melaksanakan fungsi perbantuan ke KPPU Pusat. Dalam hal Penegakan Hukum, untuk saat ini, Sumatera Utara masih menjadi pemenang atau juaranya kasus persekongkolan tender. Selain itu, kami juga aktif dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan terlibat dalam Satgas Pangan daerah dengan melakukan sidak dan monitoring harga komoditas pangan. Di dalam pengawasan kemitraan, KPD Medan saat ini sedang meneliti kemitraan di bidang peternakan ayam broiler dan kemitraan pada sektor perkebunan komoditas sawit.
Selanjutnya, pada kesempatan tersebut Sekda Pemko Binjai menyambut baik advokasi dan kunjungan dari KPPU KPD Medan. M. Daulay menyampaikan bahwa banyaknya kasus persekongkolan dalam tender di pemerintah dikarenakan perencanaan yang tidak baik. “Untuk saat ini, pembangunan di Kota Binjai telah dilaksanakan secara sangat transparan mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi, dimana kami juga telah memanfaatkan tekhnologi yang meliputi semua aspek di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota. Kami sudah sangat terbuka, dan perencanaan kota sudah dibuat sampai tahun 2021. Artinya tidak dimungkinkan akan adanya pekerjaan pembangunan diluar yang telah direncanakan. Pemko Binjai dengan Binjai Smart City nya masuk ke dalam 100 kota cerdas percontohan di Indonesia”, ungkap M.Daulay.
Untuk menumbuhkan dunia usaha dan untuk mencegah praktek persaingan usaha tidak sehat, Kota Binjai telah membuat aplikasi e-government Binjai Smart City yang meliputi aplikasi e-Planning, e-Perizinan, e-Masyarakat, e-Dokter dan e-Warung dan lain-lain. Dalam hal pengadaan barang dan jasa secara teknis sistem pelelangan Pemko Binjai telah melaksanakan sesuai dengan aturan dan diawasi langsung oleh BPKP dan TP4 yaitu pihak Kejaksaan.
Sekda Binjai juga menambahkan bahwa, untuk memberikan ruang bagi perkembangan UMKM, Pemko Binjai bekerjasama dengan BNI mempromosikan produk UMKM melalui aplikasi e-warung, bahkan salah satu situs penjualan online telah datang ke Pemko Binjai dengan menyampaikan ketertarikannya untuk bekerjasama dengan Pemko Binjai.
Menanggapi hal tersebut, Ramli Simanjuntak merekomendasikan agar di dalam kemitraan yang akan terjalin antara UMKM dengan mitranya nantinya membuat perjanjian kemitraannya tertulis, jangan sampai pelaku usaha kecil tidak mempunyai posisi tawar ketika bermitra dengan yang besar, jangan sampai terjadi penyalahgunaan posisi tawar dalam kemitraan tersebut dan juga menyampaikan agar di dalam aplikasi yang sudah dikembangkan tersebut juga mempublikasikan harga kebutuhan pokok.

(rahma)