Serius awasi kemitraan, KPPU Medan Lakukan Sosialisasi Pengawasan Kemitraan di Sektor Perkebunan Sawit

Medan (13/9) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah Medan menggelar Sosialisasi Pengawasan Perjanjian Kemitraan di Hotel Santika Dyandra, Jl. Kapten Maulana Lubis No.7 Medan. Kegiatan tersebut diikuti oleh para Pimpinan dan/staf dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Kota/ Kabupaten di wilayah Sumatera Utara dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara.

Pemaparan disampaikan oleh Komisioner KPPU, Guntur Syahputra Saragih didampingi Kepala Kantor Perwakilan KPPU Medan, Ramli Simanjuntak dan Kasi Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan Sumatra Utara, Indra Gunawan Girsang serta Praktisi Hukum Rahmat Sorialam Harahap.

Disampaikan oleh Guntur Syahputra, saat ini KPPU berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap kemitraan sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah jo PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Menurut Guntur Syahputra, kelemahan pelaku UMKM di Indonesia berkaitan dengan permodalan, bahan baku produksi, manajemen, dan pemasaran. Disamping itu, dalam kerja sama dengan pelaku usaha besar, seringkali posisi pelaku UMKM sangat rentan terhadap eksploitasi yang dilakukan pelaku usaha besar. “Saya berharap masing-masing pelaku UMKM bergabung dan membentuk kelompok tani atau koperasi dan melakukan perjanjian kemitraan, agar tidak terjadi penyalahgunaan posisi tawar yang dilakukan oleh pelaku usaha besar”.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pentingnya perjanjian kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku UMKM bertujuan untuk memberikan jaminan kesetaraan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam berusaha. Hal ini penting, agar dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha besar dapat turut membina dan mengembangkan usaha pelaku UMKM, serta memperoleh jaminan barang atau produk yang berkualitas. Disisi lain, adanya perjanjian kemitraan ini dapat menumbuhkembangkan pelaku UMKM menjadi lebih besar dari sebelumnya dan memberikan kepastian usaha, pemasaran, permodalan, dan sebagainya.

Sementara itu, Ramli Simanjuntak mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pengawasan terhadap kemitraan di sektor usaha ternak ayam dan perkebunan sawit. “Salah satu tujuan dari pengawasan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan posisi tawar (abuse of bargaining position), baik terkait masalah pengolahan lahan maupun perjanjian yang dilakukan perusahaan sawit dengan masyarakat dalam bentuk kebun inti plasma” tambahnya.

Rahmat Sorialam Harahap selaku praktisi hukum sangat mendukung adanya perjanjian karena dengan adanya perjanjian maka pelaku UMKM bisa lebih terlindungi. ”Ketika ada perjanjian yang dilanggar oeh pengusaha, dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 39 tentang UMKM telah diatur sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kemitraan berupa pencabutan izin usaha dan atau denda paling banyak Rp 10 miliar”.

Menurutnya, KPPU telah merumuskan berbagai instrumen kebijakan di internal KPPU guna mengakselerasi kemitraan usaha besar-kecil yang ideal. Salah satunya, adalah Peraturan Komisi (Perkom) Pengawasan Kemitraan. Dengan demikian, UMKM mendapatkan perlindungan hukum yang jelas ketika mengalami perlakuan kurang adil atau eksploitasi dari para pelaku usaha besar. “Sesungguhnya tujuan dari kemitraan itu sendiri adalah melakukan pembinaan bukan eksploitasi perusahaan besar terhadap usaha kecil,” ujarnya.

Senada dengan itu narasumber sebelumnya, Indra Gunawan menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini Pemprov Sumatra Utara mendukung upaya pendampingan hukum terkait perjanjian kemitraan dalam industri sawit antara kelompok tani dengan Pengolahan Kelapa Sawit. “Jadi kita mendukung dari sisi pembinaan sehingga kelompok tani terlindungi, tidak hanya di sektor kelapa sawit, akan tetapi juga di sektor lainnya yang berkaitan dengan perkebunan, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam perjanjian usaha tersebut. Pihak pemerintah daerah/kabupaten bersama KPPU ikut melakukan pengawasan kemitraan dan melakukan pencegahan serta penindakan,”. (RH)