Fungsi Pencegahan KPPU Melalui Daftar Periksa Kebijakan di Provinsi Aceh

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah Medan melaksanakan Sosialisasi dan Pembekalan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha pada tanggal 25 Oktober 2018. Sosialisasi tersebut diikuti oleh Sekretariat Dewan, Biro Ekonomi, dan Biro Hukum dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Sekretariat Dewan, Bagian Ekonomi dan Bagian Hukum Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK) di seluruh wilayah Provinsi Aceh.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Aceh, Bapak Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum. Dalam sambutannya, beliau memberikan apresiasi kepada KPPU KPD Medan yang telah menyelenggarakan sosialisasi Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha sebagai wahana yang tepat untuk mendiskusikan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Beliau juga berharap kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi Daftar Periksa Kebijakan Persaingan dapat mengaplikasikannya sesuai norma dan ketentuan lain yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kegiatan sosialisasi dipandu oleh Febby Kristantri selaku Kepala Bagian Pencegahan KPD Medan dengan narasumber Ramli Simanjuntak, S.H., M.H. selaku Kepala KPD Medan, Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Aceh, dan Helli Nurcahyo, S.H., L.LM selaku Kepala Satuan Tugas Advokasi KPPU. Ramli Simanjuntak, S.H., M.H. menyampaikan peran KPPU dalam kebijakan persaingan dan latar belakang serta manfaat dari Daftar Periksa Kebijakan dalam meningkatkan perekonomian.

Lebih lanjut, Helli Nurcahyo, S.H., L.LM menjelaskan bahwa Daftar Periksa Kebijakan merupakan salah satu cara untuk mencegah kebijakan digunakan sebagai alat legitimasi penguasaan pasar oleh pelaku usaha di lingkungan kekuasaan sehingga menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum dalam penjelasannya menekankan pentingnya pencegahan dalam menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

Sebagai penutup, Kepala KPPU KPD Medan menyampaikan terima kasih atas kehadiran para peserta yang mengikuti kegiatan dan mengharapkan agar koordinasi dapat berjalan dengan berkesinambungan sehingga kedepannya produk hukum daerah dapat selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menjunjung persaingan usaha.  KPPU KPD Medan selalu siap membantu SKPA dan SKPK di seluruh wilayah Provinsi Aceh karena kebijakan merupakan salah satu bentuk pencegahan menuju perekonomian yang lebih baik.