Sinergitas KPPU dan Pemprov Sumatera Utara dalam Mengawal Kebijakan yang Pro Persaingan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah Medan dan Pemprov Sumut menggelar Sosialisasi dan Pembekalan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha. Kegiatan tersebut diikuti oleh kepala Biro Ekonomi dan Hukum dari Satuan Kerja Perangkat Daerah serta dari kalangan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan dibuka oleh Wagub Sumut, Drs. H. Musa Rajekshah, M.Hum. Dalam sambutannya, Musa Rajekshah sangat menyambut positif kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPPU KPD Medan. “Sosialisasi Daftar Periksa Kebijakan Persaingan, kami yakini akan berdampak pada iklim persaingan usaha yang sehat di Provinsi Sumatera Utara”. Kepada para pejabat Pemerintah Kabupaten/ Kota yang hadir, Musa Rajekshah berharap bahwa Daftar Periksa Kebijakan Persaingan yang dibuat oleh KPPU, hendaknya dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dan dalam kegiatan ini dapat memberikan masukan dan saran sebagai umpan balik terhadap Daftar Periksa Kebijakan KPPU, khususnya bagi pejabat yang berwenang untuk menyusun dan menetapkan peraturan daerah di sektor ekonomi.

Selanjutnya kegiatan Sosialisasi ini dipandu langsung oleh Ramli Simanjuntak selaku Kepala KPD Medan dan narasumbernya Prof. DR. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI (Ahli Hukum Persaingan dan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara) dan Taufik Ahmad (Deputi Bidang Pencegahan Taufik Ahmad).

Prof. DR. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI menyampaikan bahwa hal-hal yang bersifat kuratif atau penindakan dipandang sangat tidak efisien karena peraturan/kebijakan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan telah di-implementasikan telah menimbulkan sejumlah kerugian masyarakat, maka dikembangkan cara agar kebijakan yang bertentangan dengan UU No 5/1999 dapat dicegah sedini mungkin. Daftar Periksa Kebijakan Persaingan ini, merupakan daftar periksa yang telah disusun KPPU berdasarkan best practice di dunia serta dengan memperhatikan UU No 5 Tahun 1999 terkait national interest sebagaimana termuat dalam pasal 50 dan 51 UU No 5/1999.

Lebih lanjut, Taufik Ahmad menjelaskan bahwa KPPU memiliki beberapa program yang terus dikembangkan dimana program tersebut telah menjadi bagian dari RPJMN dengan menjadi sub bagian dari pengarusutamaan revolusi mental dengan menerapkan Program Kepatuhan Pelaku Usaha (Compliance Programme) yakni program pelaku usaha agar perilakunya selaras dengan UU No 5/1999. Competition Checklist KPPU ini berisi atas penilaian terhadap Peraturan/ Kebijakan, ketentuan-ketentuan yang bersinggungan dengan prinsip persaingan usaha, dan ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam Peraturan/ Kebijakan yang bersinggungan dengan prinsip persaingan usaha.

Sebagai penutup, Ramli Simanjuntak menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Musa Rajekshah yang berkenan hadir langsung dalam acara tersebut. Ramli menilai bahwa dalam hal itu menunjukkan komitmen Pemprovsu dalam mendukung persaingan usaha sehat bebas monopoli di Sumut.