Peran KPPU Dalam Ekonomi Berbasis Komunitas

Dalam upaya minimalisir potensi pelanggaran terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU menggandeng DPR-RI dalam kegiatan Workshop Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas, di Kisaran, Senin, (5/11).

Hadir sebagai panelis adalah Komisioner KPPU, Guntur Syahputra, Anggota Komisi VI DPR RI, H. Nasril Bahar dan Akademisi, Dr. H. Abdul Hakim Siagian.

Workshop dibuka oleh H. Nasril Bahar. Dalam sambutannya, Nasril Bahar menyampaikan bahwa KPPU turut berperan mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang menjamin adanya kepastian berusaha. Upaya yang dilakukan KPPU adalah dengan mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku ekonomi tertentu. Berjalannya kehidupan ekonomi yang menjamin keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya Guntur Saragih menyampaikan bahwa saat ini KPPU berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap kemitraan sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah jo PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
Guntur menjelaskan “Kelemahan pelaku UMKM di Indonesia berkaitan dengan permodalan, bahan baku produksi, manajemen, dan pemasaran. Dalam kerja sama dengan pelaku usaha besar, seringkali posisi pelaku UMKM sangat rentan terhadap eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan besar. Ini yang menjadi perhatian KPPU”.

Disamping itu, KPPU juga mengawasi pelaku usaha besar yang bermitra dengan pelaku usaha UMKM, juga pelaku usaha menengah yang bermitra dengan pelaku UKM. “Yang lebih besar dilarang menguasai yang lebih kecil, dalam banyak hal seperti penundaan waktu atau transaksi pembelian atau penjualan barang dan/atau jasa secara sepihak, penolakan dan/atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sudah sesuai dengan perjanjian yang dilakukan secara sepihak, dan penetapan harga barang dan/atau jasa yang dilakukan secara sepihak, serta masih banyak lagi” tambah Guntur.

Sedangkan Abdul Hakim Siagian menekankan perlunya penguatan terhadap KPPU agar bisa memproteksi secara dini pelaku usaha yang berpraktik tidak sesuai aturan. Abdul Hakim melihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak bisa menjangkau perusahaan besar yang melakukan penyalahgunaan posisi dominan terhadap pengusaha kecil. Makanya definisi soal kriteria persaingan tidak sehat itu ditambahkan dengan poin persaingan tidak adil agar diatur praktik persaingan besar melawan UMKM.