Tingkatkan Internalisasi Nilai Persaingan, KPPU Gandeng UMKM di Siantar dan Simalungun

Dalam persaingan usaha yang makin ketat, malpraktik di bidang usaha sering terjadi. Internalisasi dan fungsi pencegahan saat ini gencar dilakukan dilakukan KPPU dengan tujuan agar praktik persaingan usaha yang tidak sehat dicegah sedini mungkin.

Komisi VI DPR RI mendukung KPPU menindak pelaku usaha yang terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat secara secara fair, objektif, dan transparan.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI H. Nasril Bahar pada saat membuka acara Sosialisasi dan Workshop Ekonomi Berbasis Komunitas di Hotel Horison Siantar (06/11/2018).

Kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber Anggota Komisioner KPPU Guntur Syahputra dan Akademisi dari USU, Dr. H. Abdul Hakim Siagian.

Ditambahkan oleh Nasril Bahar, KPPU sebagai lembaga negara yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, memiliki tugas dan wewenag melakukan penegakan hukum persaingan usaha dan memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Komisioner KPPU, Guntur Syahputra menjelaskan bahwa sosialisasi ini sebagai upaya KPPU dalam memberikan pengenalan kepada masyarakat secara luas, sehingga masyarakat dapat mengetahui tugas dan peran KPPU. “Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, merupakan ancaman bagi ekonomi rakyat. Hal ini tentu merugikan rakyat sebagai konsumen. Karena itu, rakyat sebagai konsumen harus dilindungi” kata Guntur.

Guntur menegaskan bahwa persaingan sehat tidak sama dengan persaingan bebas, karena persaingan sehat memperbolehkan intervensi pemerintah untuk melindungi kepentingan nasional serta mengecualikan UMKM dari hukum persaingan.

Sedangkan pada persaingan bebas, pelaku usaha yang kuat akan semakin kuat, di sisi lain usaha berskala mikro kecil menjadi tertindas. Oleh karena itu, perlindungan UMKM adalah salah satu fokus utama KPPU, karena UMKM merupakan komunitas berbasis ekonomi kerakyatan dan menjadi pilar ekonomi nasional sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah jo PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008.

“Kemitraan usaha memang sudah ada sejak lama, tetapi belakangan ini KPPU menemukan fakta adanya posisi yang tidak seimbang antara inti dengan mitranya. Hal inilah yang mendorong KPPU selalu mensosialisasikan pelaksanaan pengawasan kemitraan didaerah-daerah. Apabila ditemukan adanya penyalahgunaan posisi tawar yang dilakukan perusahaan besar terhadap mitranya, maka pelaku usaha UMKM jangan segan untuk melaporkan kepada KPPU, karena kami akan menindaklanjutinya dengan melakukan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPPU”, ujar Guntur menutup pemaparannya.

Senada dengan itu, Abdul Hakim Siagian menyampaikan “Edukasi untuk pelaku UKM merupakan hal penting agar mereka mengerti dan memahami hak-haknya. Sebagaian besar masyarakat Indonesia adalah pengusaha kecil dan menengah. Dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi KPPU, saya semakin optimis ada program prioritas untuk para UKM yang dilindungi oleh aturan KPPU,” tandasnya.