KPPU Medan dan Pemkab Padang Lawas Utara Bekerjasama Cegah Persekongkolan Tender

(27/2) Kantor Perwakilan Daerah KPPU Medan meminta kepada pejabat pengadaan di Lingkungan Sekda Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mengkonsultasikan pada KPPU terkait keikutsertaan peserta tender apabila menemukan indikasi persekongkolan diantara para peserta tender.

Indikasi persekongkolan dapat diperoleh pejabat pengadaan/ULP dengan membandingkan dokumen penawaran peserta tender dengan peserta tender lainnya seperti adanya persesuaian informasi dan harga penawaran diantara penawaran peserta tender.

Persesuaian tersebut membuktikan bahwa dokumen penawaran tersebut diduga dikerjakan oleh orang yang sama atau secara bersama-sama atau setidak-tidaknya memiliki kaitan antara peserta tender yang satu dengan peserta tender lainnya yang secara logis seharusnya bersaing satu dengan yang lainnya.

Kerjasama atau persekongkolan tersebut dapat dikategorikan pelanggaran pakta integritas yang telah ditandatangani peserta tender sebelum memasukan dokumen penawaran, dan disamping itu ketentuan dalam Perpres No. 54 tahun 2010 menyebutkan bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.

Hal tersebut disampaikan Kepala KPD Medan Ramli Simanjuntak saat memberikan materi dalam kegiatan sosialiasi mengenai KPPU dan implementasi UU 5/99 di aula kantor bupati Padang Lawas Utara tanggal 27 Februari 2019. Acara sosialisasi tersebut diadakan oleh Sekda Padang Lawas Utara dengan menghadirkan KPPU sebagai narasumber.

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh sekdakab Padang Lawas Utara, yang diwakili oleh Ali Akbar Siagian selaku Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekdakab Padang Lawas Utara. Dalam sambutannya, Ali Akbar menyampaikan bahwa semakin hari semakin ketat pengawasan. Banyak tudingan terkait perencanaan sudah bersekongkol. “Saya menginginkan tidak akan terjadi masalah dalam pengadaan barang dan jasa, untuk itu kami mengundang KPPU agar kita dapat berkonsultasi” ujar Ali Akbar.

Ditambahkan oleh Ramli Simanjuntak, berdasarkan pengalaman selama ini mayoritas dari jumlah kasus yang pernah ditangani oleh KPPU terkait dengan persekongkolan tender. Dalam rangka mengurangi atau mencegah terjadinya persekongkolan dalam proses pengadaan barang/jasa, KPPU sangat mengharapkan kerjasama dari para stakeholder agar tujuan pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 dapat tercapai.

“KPPU sangat mengapresiasi inisiatif sekda Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait persekongkolan tender dan melibatkan KPPU. Diharapkan nantinya pokja/ULP dapat berkonsultasi terkait keikutsertaan peserta yang terindikasi bersekongkol. Anggap saja KPPU sebagai mitra” pungkasnya.