KPPU Medan Turut Mematangkan Roadmap Pengendalian Inflasi di Sumatera Barat

 

 

 

 

 

Selasa (12/2) Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Perwakilan (KPD) Medan, Ramli Simanjuntak, menghadiri undangan dari Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam pertemuan terkait Evaluasi Perkembangan Inflasi Sumatera Barat Tahun 2018 dan Isu Strategis Pengendalian Inflasi Tahun 2019 serta Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2019 – 2021.

Pertemuan tersebut dilaksanakan di Kantor BI Perwakilan Sumatera Barat, dimana kegiatan dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Kepala Kab/ Kota, Perwakilan PT.Garuda Indonesia, dan PT Pertamina.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno menyampaikan bahwa Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah untuk tiga tahun ke depan difokuskan pada berbagai upaya untuk menjaga inflasi, peningkatan pelayanan dan kualitas serta mencari inovasi kedepannya melalui kajian dan analis terutama dalam menjaga pasokan atau stok bahan pangan tetap ada. Irwan Prayitno juga menghimbau agar road­map ini nantinya dapat menjawab permasalahan pokok pengendalian inflasi dan menjadi rujukan bagi TPID dan Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat di tahun mendatang sehingga inflasi Sumbar akan selalu rendah dan stabil.

Dalam presentasinya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Endy Dwi Tjahjono menyampaikan bahwa inflasi nasional pada tahun 2018 tetap terkendali dalam kisaran 3,5% + 1%. Inflasi yang rendah di Sumatera ini didukung oleh capaian inflasi di 10 Provinsi yang rendah dan mendukung target inflasi nasional, namun terdapat 2 provinsi (Kepri dan Babel) yang mencatat inflasi lebih tinggi dari nasional, terutama akibat kenaikan tarif angkutan udara. Selain itu, komoditas penyumbang inflasi tahun 2018 ditinjau dari kelompok inflasi disumbang oleh kelompok bahan makanan, serta kelompok moda transportasi. Sedangkan bedasarkan komoditasnya, beras, bensin, dan bawang merah menjadi penyumbang inflasi utama sebesar 17% dari total inflasi tahunan.

Menanggapi hal itu Irwan, mengatakan kenaikan tiket pesawat tidak bisa diatur karena merupakan kewenangan maskapai mengacu pada tarif batas atas yang ditetapkan Kementerian Perhubungan. “Gubernur tidak bisa menurunkan harga tiket pesawat, walaupun sudah pernah disurati kenaikan tersebut tidak menyalahi aturan yang ada,” ujarnya.

Lebih lanjut Kepala KPD Medan, Ramli Simanjuntak menyampaikan bahwa lonjakan harga tiket pesawat memang menjadi pembicaraan yang hangat di publik mengingat dampaknya cukup luas terlebih di daerah, dimana penerbangan domestik turun drastis akibat kenaikan harga tiket.

Ramli menambahkan, untuk menindaklanjuti fenomena kenaikan harga tiket pesawat secara drastis tersebut KPPU telah melakukan penelitian terhadap kasus dugaan kartel harga tiket pesawat dan jasa pengiriman barang atau kargo melalui udara, “saat ini penelitian tersebut telah masuk dalam tahap penyelidikan”, pungkasnya.