Pengendalian Inlasi Aceh Melalui Penguatan Peran dan Fungsi TPID

Rabu (13/2) Dalam upaya mengedepankan sinergitas antar lembaga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Perwakilan Daerah Medan turut serta menghadiri High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Aceh Triwulan I Tahun 2019.

Pertemuan ini dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah Aceh, Ir. Helvizar, M.Si. Dalam sambutannya disampaikan bahwa saat ini Laju inflasi Aceh lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Apresiasi atas kinerja TPID Aceh atas kestabilan tingkat inflasi.

Helvizar menekankan bahwa program pengembangan ekonomi dan pengendalian inflasi yang dilakukan merupakan hasil dari sinergitas antarlembaga serta partipasi publik dalam pelaksanaan kebijakan. “Dengan berbagai upaya tersebut, kesejahteraan masyarakat Aceh akan mengalami peningkatan”, ujarnya.

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh, Zainal Arifin Lubis menyampaian, bahwa dalam 4 tahun terakhir lajui inflasi mencapai angka di bawah nasional, dimana pertumbuhan ekonomi Aceh berada pada tingkat 5.43% dengan inflasi pada bulan Desember sebesar 1.84%. Secara historis, inflasi Aceh masih fluktuatif dan seringkali berada di atas inflasi nasional. Komoditas penyumbang inflasi adalah tongkol, beras, cabai merah atau rawit, cumi, dan bawang merah. Inflasi cabai rawit sering terjadi mengikuti masa panen, kondisi cuaca, dan pada saat perayaan hari besar keagamaan dan tradisi di Aceh.

Menanggapi hal tersebut Deputi Direktur BI DKI Jakarta menyampaian, hal yang sama pernah dialami oleh DKI Jakarta. Pentingnya optimalisasi peran BUMD Pangan dalam pengendalian harga menjadi model bisnis utama yang dilakukan saat ini. Khususnya TPID Jakarta, karena tingginya ketergantungan terhadapp pasokan kebutuhan yang diperoleh dari daerah lain.

Tak hanya belajar dari DKI, bahwa pengendalian harga pangan prioritas komoditas strategis penyebab gejolak inflasi terjadi pada beras, daging sapi, daging ayam, telur, bawang merah, dan cabai merah atau rawit. Oleh karena itu Kerja sama antar daerah terus dilakukan dan tiap hari dilakukan pemantauan harga pada 37 komoditas di 44 pasar dengan mewujudkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, mendorong perdagangan antar daerah, serta memperbaiki kualitas data dari tiap pasar.

Lebih lanjut Kepala Bagian Pencegahan KPPU Medan menyampaikan, pencapaian inflasi rendah di Aceh tidak terlepas dari peran dan upaya TPID dalam melakukan koordinasi untuk menekan gejolak inflasi yang sejalan dengan strategi 4K, yaitu menjamin ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi. “Mencermati perkembangan ekonomi global maupun domestik, kami melihat pengendalian inflasi di Aceh tahun ini akan lebih menantang dibandingkan tahun tahun sebelumnya”, ujar Febby.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh BI dan seluruh jajaran instansi pemerintah provinsi Aceh yang tergabung ke dalam TPID Aceh tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan pengendalian inflasi di tahun 2019.