KPPU Terlibat dalam Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum

Medan (13/3) – Dengan semakin meningkatnya sinergitas KPPU dengan Instansi terkait, maka eksistensi dan pengakuan publik kepada KPPU sebagai pusat referensi penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha semakin meningkat, khususnya di wilayah kerja KPD Medan.

Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Perwakilan (KPD) Medan, Ramli Simanjuntak, menghadiri undangan Focus Group Discussion untuk membahas Evaluasi Hukum Terkait Perdagangan Dalam Negeri, Optimalisasi Pendapatan Negara Melalui PNBP, dan Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Meningkatkan UMKM.

Pertemuan dipimpin langsung oleh Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto. SH, M. Hum, CN, selaku Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Dewa Putu Gede selaku Kakanwil Kemenkumham Sumatera Utara.

Dalam sambutannya Benny menyampaikan, analisis dan evaluasi terus dilakukan untuk mengidentifikasikan beberapa hal penting yakni ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan masalah Perdagangan Lintas Negara, Potensi Disharmoni Pengaturan Peraturan Perundang-undangan, Kejelasan Rumusan Peraturan Perundang-undangan, Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Evaluasi hukum yang berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, “sehingga upaya kita untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud,” ujar Benny.

Menanggapi hal tersebut Dewa mengatakan, sektor perdagangan merupakan sektor yang memiliki porsi terbesar dalam proses pembangunan perekonomian suatu negara, karena dalam fase perdagangan para produsen bersaing untuk mendapatkan pasar. Titik berat daya saing perekonomian perlu diarahkan pada peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia, dan untuk mencapai agenda tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dimana salah satunya adalah mengeluarkan berbagai paket deregulasi bidang ekonomi dan penyederhanaan proses birokrasi.

Dalam Ramli, ia menjelaskan mengenai peran KPPU dalam menjalankan penegakan hukum persaingan usaha terhadap pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999, mengawasi merger dan akuisisi, melaksanakan pengawasan kemitraan serta menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini KPPU melaksanakan Competition Checklist atau Daftar Periksa Kebijakan Persaingan dalam melakukan penilaian terhadap Peraturan/Kebijakan yang bersinggungan dengan prinsip persaingan usaha. Melalui Daftar Periksa Kebijakan Persaingan, Pemerintah Daerah akan dapat mengidentifikasi sedini mungkin kesesuaian substansi pengaturan kebijakan dengan UU No 5/1999.

Ramli juga menekankan saat ini KPPU Medan akan lebih mengedepankan aspek pencegahan dengan melibatkan pemerintah baik pusat dan daerah agar menginternalisasikan prinsip persaingan usaha dengan melakukan advokasi dan sosialisasi penggunaan daftar periksa kebijakan ke Pemerintah Daerah, “apabila ditemukan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, maka KPPU akan memberikan saran pertimbangan dengan substansi perbaikan atau bahkan pencabutan kebijakan”, ujar Ramli. (MDN)